Persiapan menuju agenda ASEAN membuat WFH Jakarta Jelang KTT ASEAN kembali menjadi perhatian, khususnya bagi pekerja yang beraktivitas di kawasan Jakarta Pusat. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat meminta pengelola gedung, perusahaan swasta, instansi pemerintah, hingga organisasi di wilayahnya mendukung persiapan penyelenggaraan KTT ASEAN pada September. Salah satu langkah yang didorong adalah penerapan work from home atau bekerja dari rumah bagi karyawan.

Dorongan tersebut terutama diarahkan untuk membantu mengurangi aktivitas dan mobilitas di kawasan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertemuan internasional. Namun, penting dicatat bahwa informasi resmi terbaru yang ditemukan berupa dorongan dari Pemkot Jakarta Pusat kepada perusahaan, pemerintah, dan organisasi di wilayahnya. Karena itu, pekerja sebaiknya tetap menunggu pengaturan resmi dari kantor masing-masing dan tidak langsung menganggap seluruh pekerja Jakarta otomatis diwajibkan WFH.

WFH Jakarta Jelang KTT ASEAN Jadi Perhatian

Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma menggelar pertemuan dengan pimpinan perusahaan dan pengelola gedung untuk membahas persiapan KTT ASEAN. Selain meminta pemasangan atribut untuk menyemarakkan kegiatan, ia menyampaikan keinginan agar WFH dapat diterapkan bagi karyawan di sektor pemerintah, swasta maupun organisasi lainnya di Jakarta Pusat.

Dengan demikian, kebijakan kerja dari rumah Jakarta menjadi salah satu opsi manajemen mobilitas menjelang agenda besar tersebut. Namun bentuk penerapannya dapat berbeda antara satu tempat kerja dengan tempat lainnya karena perusahaan tetap perlu menyesuaikan sistem kerja dengan karakter pekerjaan dan kebutuhan operasional.

Jakarta Pusat Dorong WFH 100 Persen

Dalam pernyataan yang dipublikasikan Pemerintah Kota Jakarta Pusat pada 1 September 2026, Dhany Sukma menyampaikan keinginan agar perusahaan, instansi pemerintahan dan organisasi di Jakarta Pusat memberlakukan WFH 100 persen bagi karyawannya dalam rangka mendukung penyelenggaraan KTT ASEAN.

Pernyataan ini perlu dibaca secara tepat. Dorongan tersebut tidak otomatis berarti seluruh kantor di seluruh wilayah DKI Jakarta sudah diperintahkan tutup dan semua pekerja harus bekerja dari rumah. Pengaturan teknis bagi masing-masing perusahaan tetap perlu merujuk pada surat edaran, keputusan instansi dan kebijakan internal yang berlaku.

WFH Tidak Berlaku Sama untuk Semua Pekerjaan

Penerapan WFH pada praktiknya tidak memungkinkan dilakukan secara seragam. Pekerjaan administrasi dan fungsi pendukung relatif lebih mudah dilakukan dari rumah, sementara sektor yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap membutuhkan pekerja di lokasi.

aturan WFH pekerja Jakarta terbaru karena itu perlu mempertimbangkan sifat pekerjaan. Prinsip serupa terlihat dalam berbagai kebijakan kerja fleksibel pemerintah sebelumnya, yakni pelayanan publik dan fungsi yang membutuhkan kehadiran fisik tetap harus dijaga agar masyarakat tidak terganggu.

ASN Sudah Punya Skema WFH hingga September

Terpisah dari persiapan KTT ASEAN, pemerintah sebelumnya sudah memperpanjang penerapan WFH bagi ASN selama satu hari dalam sepekan hingga akhir September 2026. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengatakan kebijakan tersebut dilanjutkan setelah evaluasi pelaksanaan selama dua bulan.

Kebijakan ASN tersebut merupakan bagian dari pola kerja fleksibel dan bukan secara khusus kebijakan WFH penuh selama KTT ASEAN. Pemerintah menyebut pengaturan kerja fleksibel ASN mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025.

Pekerja Swasta Perlu Menunggu Kebijakan Perusahaan

Bagi pekerja swasta, informasi mengenai WFH perlu diperhatikan dengan lebih hati-hati. Dorongan dari pemerintah daerah dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan penyesuaian, tetapi keputusan operasional tetap mempertimbangkan kondisi objektif dan kebutuhan masing-masing usaha.

Artinya, karyawan tidak disarankan langsung bekerja dari rumah hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial. Pekerja perlu memperoleh pemberitahuan dari bagian HR, manajemen perusahaan atau instansi tempat bekerja mengenai tanggal dan mekanisme WFH yang akan diterapkan.

Tujuan WFH untuk Mengurangi Mobilitas

Penyelenggaraan pertemuan internasional melibatkan pergerakan delegasi dari tempat menginap menuju lokasi acara. Pengamanan dan pengaturan lalu lintas biasanya diperlukan ketika rombongan kepala negara atau delegasi melintas sehingga mobilitas masyarakat di kawasan tertentu berpotensi mengalami penyesuaian.

Karena itulah WFH selama penyelenggaraan KTT ASEAN dapat membantu mengurangi perjalanan pekerja pada jam sibuk. Semakin sedikit perjalanan rutin menuju kawasan perkantoran, tekanan terhadap ruas jalan di sekitar lokasi kegiatan juga berpotensi berkurang.

Pengelola Gedung Diminta Ikut Mendukung KTT ASEAN

Persiapan Jakarta Pusat tidak hanya menyangkut pola kerja. Dhany Sukma juga meminta pengelola gedung swasta, gedung pemerintahan dan organisasi sosial memasang atribut seperti umbul-umbul dan spanduk untuk mendukung penyelenggaraan KTT ASEAN.

Langkah tersebut menunjukkan persiapan dilakukan pada beberapa aspek sekaligus. Pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada mobilitas pekerja, tetapi juga kesiapan kawasan perkotaan dan partisipasi gedung-gedung di wilayah Jakarta Pusat.

Berkaca dari KTT ASEAN 2023

Jakarta sebelumnya pernah menerapkan penyesuaian kerja ketika menjadi lokasi KTT ke-43 ASEAN pada September 2023. Saat itu, Menteri PANRB menerbitkan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2023 mengenai penyesuaian sistem kerja ASN yang berkantor di DKI Jakarta selama persiapan dan penyelenggaraan KTT.

Pemprov DKI saat itu juga mengeluarkan edaran kepada perusahaan swasta, BUMN dan BUMD untuk melaksanakan kombinasi WFH dan WFO pada 4–7 September 2023. Salah satu pertimbangannya adalah adanya rekayasa lalu lintas di sekitar venue dan jalur yang digunakan selama KTT.

Rekayasa Lalu Lintas Bisa Menjadi Pertimbangan

Pengalaman penyelenggaraan KTT ASEAN sebelumnya memperlihatkan bahwa pengaturan lalu lintas merupakan bagian penting dari pengamanan. Pada KTT ke-43 tahun 2023, kepolisian menerapkan sistem buka-tutup di sejumlah ruas ketika delegasi bergerak menuju venue, akomodasi maupun lokasi kegiatan lainnya.

Jika pengaturan serupa diberlakukan untuk agenda mendatang, WFH dapat mengurangi jumlah perjalanan rutin menuju kawasan terdampak. Masyarakat tetap perlu mengikuti informasi terbaru dari Pemprov DKI, kepolisian dan instansi terkait karena rekayasa lalu lintas dapat berubah mengikuti jadwal delegasi.

Pelayanan Publik Tetap Perlu Berjalan

Penerapan kerja dari rumah tidak berarti seluruh layanan pemerintahan berhenti. Pada kebijakan WFH Pemprov DKI sebelumnya, pegawai dengan fungsi pelayanan langsung seperti rumah sakit, puskesmas, pemadam kebakaran, Satpol PP, perhubungan dan pelayanan tingkat kelurahan tidak diperlakukan sama dengan fungsi staf atau pendukung.

Prinsip tersebut penting karena masyarakat tetap membutuhkan pelayanan dasar meskipun mobilitas sedang dibatasi. Karena itu, jika ada pengaturan WFH khusus terkait KTT, detail sektor yang tetap WFO perlu mengacu pada ketentuan resmi yang diterbitkan pemerintah.

Warga Perlu Pantau Pengumuman Resmi

Bagi pekerja yang sehari-hari berkantor di Jakarta Pusat, langkah paling aman adalah memantau pemberitahuan perusahaan sekaligus informasi pemerintah. Pengumuman mengenai WFH, perubahan jam kerja maupun rekayasa lalu lintas dapat menjadi pertimbangan untuk mengatur perjalanan.

Hal yang sama berlaku bagi masyarakat yang tidak bekerja di kawasan tersebut tetapi harus melintasi pusat Jakarta. Jika nantinya terdapat pengaturan jalan selama kegiatan, menggunakan transportasi umum atau memilih rute alternatif dapat membantu mengurangi potensi keterlambatan.

WFH Jakarta Jelang KTT ASEAN kembali didorong sebagai salah satu langkah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan agenda internasional di ibu kota. Pemerintah Kota Jakarta Pusat meminta perusahaan, instansi pemerintah dan organisasi di wilayahnya mempertimbangkan WFH bagi karyawan, bahkan menyampaikan dorongan penerapan hingga 100 persen.

Namun, informasi tersebut jangan diartikan bahwa seluruh pekerja di DKI Jakarta otomatis wajib bekerja dari rumah. Pelaksanaan WFH perlu mengikuti aturan resmi serta kebijakan perusahaan atau instansi masing-masing. Sementara itu, secara terpisah pemerintah memang telah memperpanjang pola WFH ASN satu hari dalam seminggu hingga akhir September 2026.

FAQ

Apakah Jakarta akan WFH jelang KTT ASEAN?

Pemerintah Kota Jakarta Pusat mendorong penerapan WFH bagi karyawan di sektor pemerintah, swasta dan organisasi untuk mendukung persiapan KTT ASEAN.

Apakah WFH Jakarta berlaku 100 persen?

Wali Kota Jakarta Pusat menyampaikan dorongan agar WFH dapat diberlakukan 100 persen. Namun pekerja tetap perlu menunggu ketentuan dan pengaturan resmi dari perusahaan atau instansi masing-masing.

Apakah semua pekerja swasta Jakarta wajib WFH?

Belum tepat menyimpulkan demikian berdasarkan informasi resmi terbaru yang ditemukan. Dorongan terbaru berasal dari Pemkot Jakarta Pusat, sedangkan penerapan pada perusahaan perlu mengikuti ketentuan dan pengaturan masing-masing tempat kerja.

Apakah ASN masih mendapat WFH pada September 2026?

Ya. Pemerintah sebelumnya memperpanjang pola WFH ASN satu hari dalam sepekan hingga akhir September 2026 sebagai bagian dari sistem kerja fleksibel.

Kenapa WFH diterapkan saat ada KTT ASEAN?

Salah satu tujuannya adalah mengurangi mobilitas sehingga pergerakan delegasi, pengamanan dan kemungkinan rekayasa lalu lintas dapat berlangsung lebih lancar. Pendekatan serupa pernah digunakan saat Jakarta menjadi lokasi KTT ASEAN pada 2023.