Piagam Jakarta merupakan salah satu dokumen penting dalam sejarah Indonesia yang menjadi cikal bakal pembentukan dasar negara. 5 isi Piagam Jakarta Disusun pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan, piagam ini berisi lima prinsip utama yang kemudian menjadi dasar Pancasila. Meskipun mengalami perubahan sebelum ditetapkannya UUD 1945, Piagam Jakarta tetap memiliki peran penting dalam sejarah pembentukan negara Indonesia.
Banyak orang yang masih penasaran dengan 5 isi Piagam Jakarta serta bagaimana dokumen ini mempengaruhi konstitusi Indonesia. Artikel ini akan membahas secara lengkap isi Piagam Jakarta, sejarah penyusunannya, serta perubahan yang terjadi sebelum akhirnya menjadi bagian dari dasar negara kita.
Sejarah Piagam Jakarta
Sebelum memahami isi Piagam Jakarta, penting untuk mengetahui bagaimana latar belakang penyusunan dokumen ini. Perumusan Piagam Jakarta dilakukan dalam suasana perjuangan kemerdekaan yang penuh dengan perdebatan mengenai dasar negara.
1. Latar Belakang Pembentukan Piagam Jakarta
Pada masa menjelang kemerdekaan, Indonesia membutuhkan sebuah dasar negara yang kuat. BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk oleh Jepang pada Maret 1945 bertugas untuk merancang dasar negara tersebut. Dalam sidang BPUPKI, muncul berbagai gagasan tentang ideologi negara yang akan digunakan setelah merdeka.
Karena adanya perbedaan pendapat antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam, dibentuklah Panitia Sembilan yang bertugas merumuskan naskah dasar negara yang dapat diterima oleh semua pihak. Panitia ini diketuai oleh Ir. Soekarno dan menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945.
2. Panitia Sembilan dan Penyusunan Piagam Jakarta
Panitia Sembilan terdiri dari para tokoh nasional yang mewakili berbagai kelompok dan pandangan politik di Indonesia. Anggota Panitia Sembilan adalah:
- Ir. Soekarno (Ketua)
- Drs. Mohammad Hatta
- Mr. Mohammad Yamin
- Mr. Soepomo
- Mr. A.A. Maramis
- Abikusno Tjokrosujoso
- H. Agus Salim
- K.H. Wachid Hasyim
- Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir
Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan kemudian menjadi dokumen penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan.
5 Isi Piagam Jakarta
Piagam Jakarta memuat lima prinsip utama yang menjadi dasar negara Indonesia. Kelima prinsip ini kemudian mengalami sedikit perubahan sebelum akhirnya disahkan sebagai Pancasila pada 18 Agustus 1945. Berikut adalah 5 isi Piagam Jakarta:
- Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
- Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Persatuan Indonesia
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Poin pertama dalam Piagam Jakarta kemudian mengalami perubahan, yang awalnya berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pancasila yang kita kenal saat ini.
Perubahan Piagam Jakarta Menjadi Pancasila
Meskipun telah disepakati dalam rapat Panitia Sembilan, Piagam Jakarta mengalami perubahan pada 18 Agustus 1945. Perubahan ini terjadi setelah adanya keberatan dari perwakilan wilayah Indonesia bagian timur yang merasa bahwa kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” terlalu eksklusif dan dapat menimbulkan perpecahan.
1. Alasan Perubahan Piagam Jakarta
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang keesokan harinya. Dalam sidang tersebut, perwakilan dari wilayah Indonesia bagian timur, seperti Nusa Tenggara dan Maluku, mengusulkan agar kalimat pertama dalam Piagam Jakarta diubah agar lebih inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Kesepakatan untuk Mengubah Sila Pertama
Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya para pemimpin nasional sepakat untuk mengubah kalimat pertama dalam Piagam Jakarta menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan ini bertujuan untuk menjaga persatuan bangsa serta memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang agama, dapat merasa memiliki dasar negara yang sama.
Pengaruh Piagam Jakarta dalam Konstitusi Indonesia
Meskipun mengalami perubahan, Piagam Jakarta tetap memiliki pengaruh besar dalam konstitusi Indonesia. Beberapa pengaruhnya adalah:
- Menjadi cikal bakal Pancasila – Piagam Jakarta menjadi landasan dalam penyusunan Pancasila yang kemudian ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia.
- Mempengaruhi Pasal 29 UUD 1945 – Pasal 29 UUD 1945 yang mengatur tentang agama tetap mempertahankan semangat dari Piagam Jakarta.
- Menunjukkan kompromi politik dalam sejarah Indonesia – Proses perumusan dan perubahan Piagam Jakarta menunjukkan bagaimana para pendiri bangsa mampu berdialog dan mencapai kesepakatan demi kepentingan bersama.
Piagam Jakarta merupakan dokumen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yang menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Disusun oleh Panitia Sembilan, dokumen ini awalnya memuat lima prinsip dasar negara, yang kemudian mengalami perubahan dalam sila pertama untuk menjaga persatuan bangsa. Meskipun demikian, Piagam Jakarta tetap memiliki pengaruh besar dalam konstitusi Indonesia, terutama dalam pasal-pasal yang mengatur tentang dasar negara dan agama.
Memahami 5 isi Piagam Jakarta serta sejarah perumusannya membantu kita untuk lebih menghargai proses panjang yang telah dilakukan para pendiri bangsa dalam merancang dasar negara yang inklusif dan dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia.
FAQ
1. Apa isi Piagam Jakarta?
Piagam Jakarta memuat lima prinsip dasar negara yang kemudian menjadi dasar Pancasila, dengan perubahan pada sila pertama.
2. Mengapa sila pertama Piagam Jakarta diubah?
Perubahan dilakukan untuk menjaga persatuan bangsa dan mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia.
3. Siapa yang merumuskan Piagam Jakarta?
Piagam Jakarta dirumuskan oleh Panitia Sembilan yang diketuai oleh Ir. Soekarno.
4. Apa hubungan Piagam Jakarta dengan Pancasila?
Piagam Jakarta menjadi dasar dalam penyusunan Pancasila yang kemudian ditetapkan dalam UUD 1945.
5. Bagaimana pengaruh Piagam Jakarta dalam konstitusi Indonesia?
Piagam Jakarta mempengaruhi Pasal 29 UUD 1945 serta menjadi bagian dari sejarah kompromi politik dalam pembentukan dasar negara.
