Hujan deras yang turun beberapa jam saja kerap memicu kepanikan warga Jakarta. Air naik, jalanan tergenang, dan aktivitas terganggu. Fenomena ini bukan hal baru, tapi sudah seperti “langganan” bagi sebagian wilayah ibu kota. Namun kini, melalui sebuah inisiatif bernama Gerakan Jakarta Bebas Banjir, pemerintah berupaya mengubah narasi ini. Fokus utama dari program ini adalah mengatasi permasalahan banjir di Jakarta yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan klasik, namun dengan pendekatan baru yang lebih integratif dan partisipatif.
Gerakan ini bukan hanya tentang membangun infrastruktur besar seperti waduk dan tanggul, tetapi juga menata ulang sistem drainase kota, memperbaiki perilaku buang sampah masyarakat, dan mengaktifkan peran serta warga. Mulai dari Jakarta Timur hingga Jakarta Barat, pemerintah menggalakkan semangat bebas banjir dengan sinergi antar lembaga, komunitas lokal, dan dukungan teknologi informasi. Dengan mengusung prinsip kolaborasi dan keberlanjutan, gerakan ini diharapkan menjadi titik balik dalam perjalanan ibu kota menuju kota yang tangguh menghadapi cuaca ekstrem.
Pemetaan Wilayah Rawan Banjir Jadi Fokus Awal
Langkah awal yang dilakukan dalam Gerakan Jakarta Bebas Banjir adalah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap wilayah rawan banjir. Tim dari Dinas Sumber Daya Air, Bappeda, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta turun langsung ke lapangan. Mereka mengidentifikasi titik-titik genangan yang sering terjadi, seperti kawasan Petamburan, Kampung Pulo, dan sebagian besar area Jakarta Utara.
Peta rawan banjir yang dihasilkan bukan sekadar dokumen formal. Data ini menjadi dasar perencanaan aksi, termasuk penempatan pompa air, pembangunan kolam retensi, serta rehabilitasi saluran air yang sudah menyempit atau tersumbat. Salah satu hasil nyatanya adalah program revitalisasi Kali Ciliwung dan pengadaan pompa mobile untuk daerah Jakarta Timur yang sering terdampak luapan air.
Solusi Infrastruktur Skala Besar dan Kecil
Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk menanggulangi permasalahan banjir di Jakarta, pendekatan teknis tetap sangat dibutuhkan. Gerakan Jakarta Bebas Banjir mengintegrasikan pembangunan dan perawatan infrastruktur besar seperti waduk, tanggul laut (giant sea wall), dan bendungan dengan infrastruktur skala kecil seperti sumur resapan dan sistem drainase berbasis lingkungan.
Misalnya, pembangunan Waduk Brigif di Jakarta Selatan berhasil menahan limpahan air dari wilayah hulu saat musim hujan tiba. Sementara itu, Dinas SDA mendorong warga membangun biopori dan sumur resapan di rumah masing-masing agar air hujan bisa langsung meresap ke tanah. Di kawasan perumahan di Cengkareng dan Kelapa Gading, penerapan sistem drainase vertikal ini cukup berhasil mengurangi genangan dalam waktu singkat.
Digitalisasi Sistem Pemantauan Genangan
Salah satu inovasi dalam gerakan ini adalah penggunaan teknologi berbasis data dan pemantauan digital. Pemerintah memanfaatkan Jakarta Smart City dan aplikasi JAKI (Jakarta Kini) untuk memantau titik genangan secara real-time. Warga bisa melaporkan kondisi banjir melalui aplikasi, lengkap dengan foto dan lokasi.
Selain itu, sensor tinggi air dipasang di titik-titik strategis, seperti di jembatan dan pintu air. Data yang masuk dari sensor ini akan langsung diproses oleh sistem pusat pengendali banjir DKI Jakarta. Dengan teknologi ini, pemangku kepentingan dapat merespons lebih cepat dan mengatur distribusi pompa maupun personel secara efektif.
Kampanye Edukasi dan Partisipasi Publik
Gerakan Jakarta Bebas Banjir tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan administratif. Pemerintah sadar bahwa permasalahan banjir di Jakarta juga berakar dari perilaku masyarakat, seperti membuang sampah sembarangan ke saluran air. Oleh karena itu, kampanye edukasi menjadi bagian penting dari gerakan ini.
Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Komunikasi Informasi Jakarta rutin mengadakan sosialisasi ke sekolah, RT/RW, dan komunitas warga. Mereka mengajak masyarakat memahami siklus air, pentingnya ruang terbuka hijau, serta cara membuat sumur resapan mandiri. Di Jakarta Timur, misalnya, warga RW 04 Kelurahan Cipinang Melayu sudah berhasil mengelola drainase secara swadaya hingga terbebas dari genangan musiman.
Sinergi Antarlembaga Pemerintah dan Swasta
Untuk menjamin kelancaran program ini, pemerintah menggandeng banyak pihak. Mulai dari Kementerian PUPR, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), hingga perusahaan swasta di bidang konstruksi dan teknologi. Kolaborasi ini ditujukan untuk memperkuat Gerakan Jakarta Bebas Banjir dari sisi pendanaan, inovasi teknologi, dan tenaga ahli.
Contohnya, pembangunan kolam retensi di kawasan Industri Pulogadung didukung oleh dana CSR perusahaan swasta, sementara pemantauan cuaca dan prediksi hujan dikoordinasikan langsung dengan BMKG agar penanganan banjir bisa diprediksi lebih akurat. Melalui pendekatan kolaboratif ini, gerakan menjadi lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi tantangan iklim perkotaan.
Penguatan Hukum dan Regulasi Drainase Kota
Salah satu upaya lain yang diperkuat adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran pembangunan yang mengabaikan sistem drainase. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Pergub baru tentang kewajiban setiap pengembang properti untuk menyediakan fasilitas pengendali banjir, seperti sumur resapan dan ruang terbuka hijau.
Pengembang yang tidak mematuhi akan dikenai sanksi administratif dan pencabutan izin. Langkah ini dianggap penting karena banyak daerah bebas banjir Jakarta Timur berhasil dicapai berkat ketatnya penerapan regulasi drainase sejak tahap perencanaan pembangunan.
Evaluasi Berkala dan Pelibatan Akademisi
Program Gerakan Jakarta Bebas Banjir dijalankan dengan sistem evaluasi berkala. Setiap kuartal, tim gabungan lintas dinas melakukan penilaian capaian, kendala, dan solusi yang perlu diterapkan. Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, serta lembaga riset lainnya juga dilibatkan untuk memberikan masukan ilmiah dan metodologi pemantauan banjir berbasis data.
Dari hasil evaluasi semester awal 2025, terungkap bahwa sebagian besar wilayah Jakarta Pusat mengalami penurunan genangan hingga 40% dibanding tahun sebelumnya. Capaian ini dinilai sebagai indikasi positif bahwa strategi yang diterapkan mulai menunjukkan hasil.
Target Jangka Panjang Jakarta Bebas Banjir
Pemprov DKI Jakarta menetapkan visi jangka panjang agar kota benar-benar bebas banjir pada tahun 2030. Target ini disusun melalui roadmap dan rencana aksi multi-tahun, termasuk revisi tata ruang kota dan pengembangan ruang hijau di tengah kota. Salah satu rencana yang sedang disiapkan adalah program transformasi Kampung Susun sebagai ruang resapan alami air hujan di tengah permukiman padat.
Dengan pendekatan sistematis, kolaboratif, dan berbasis teknologi, Gerakan Jakarta Bebas Banjir diharapkan mampu mengatasi problem klasik ibu kota yang selama ini seakan tak kunjung usai. Kunci utamanya ada pada konsistensi, kolaborasi, dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
FAQ
Apa itu Gerakan Jakarta Bebas Banjir?
Gerakan ini adalah program terpadu dari Pemprov DKI untuk mengurangi dan mencegah banjir secara berkelanjutan di seluruh wilayah Jakarta.
Apa saja solusi teknis yang dilakukan?
Solusinya antara lain pembangunan waduk, kolam retensi, sumur resapan, dan sistem pemantauan genangan berbasis digital.
Apakah warga bisa ikut serta?
Ya, warga dilibatkan lewat program edukasi, pembuatan biopori, serta pelaporan genangan melalui aplikasi JAKI.
Apa peran swasta dalam gerakan ini?
Swasta membantu pendanaan melalui CSR dan kolaborasi teknologi dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
Kapan Jakarta ditargetkan bebas banjir sepenuhnya?
Pemerintah menargetkan kondisi bebas banjir pada tahun 2030 melalui strategi jangka panjang dan evaluasi berkala.
Bagaimana regulasi mendukung program ini?
Pemprov DKI telah memperkuat regulasi drainase dan mewajibkan pengembang properti menyediakan infrastruktur pengendali banjir.
Apa manfaat dari digitalisasi pemantauan banjir?
Dengan pemantauan digital, pemerintah bisa merespons lebih cepat terhadap genangan dan mengatur distribusi alat bantu dengan efisien.
Apakah semua wilayah Jakarta ikut dalam program ini?
Ya, seluruh wilayah dari Jakarta Barat, Timur, Pusat, Selatan, hingga Utara dilibatkan dalam program ini.
